Dalam eskalasi terbaru konflik Rusia-Ukraina, Moskow kembali meluncurkan rudal balistik hipersonik tercanggihnya, Oreshnik, menghantam wilayah barat Ukraina pada Kamis malam hingga Jumat dini hari, 8-9 Januari 2026. Serangan ini menandai penggunaan kedua senjata kontroversial tersebut sejak pertama kali dipakai pada November 2024 lalu. Serangan masif yang melibatkan 242 drone dan 36 rudal berbagai jenis ini menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai 25 lainnya di ibu kota Kyiv. Namun yang paling mengejutkan adalah penggunaan Oreshnik yang menargetkan infrastruktur kritis di wilayah Lviv, kota yang berjarak hanya 70 kilometer dari perbatasan Polandia, anggota NATO. Serangan Balasan atau Pesan Politik? Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan ini merupakan pembalasan atas dugaan serangan drone Ukraina terhadap kediaman Presiden Vladimir Putin di Novgorod pada Desember 2025. Namun klaim ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Amerika Serikat dan Ukraina. Pejabat CIA bahkan menya...
Retorika Agresif Trump Semakin Meningkat
Sejak masa jabatan pertamanya pada 2019, Trump telah berkali-kali menyatakan keinginannya untuk membeli Greenland. Namun, pernyataannya dalam beberapa hari terakhir semakin keras dan mengancam. Setelah operasi militer AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Sabtu lalu, Trump menegaskan bahwa AS "membutuhkan Greenland" untuk pertahanan nasional.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Selasa (7/1) menyatakan bahwa Trump dan timnya tengah "membahas berbagai pilihan" untuk "mengakuisisi" Greenland, termasuk "memanfaatkan militer AS." Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari Denmark dan sekutu Eropa lainnya.
Stephen Miller, Wakil Kepala Staf Gedung Putih untuk Kebijakan, bahkan menyatakan bahwa menguasai Greenland telah menjadi "kebijakan resmi" pemerintahan Trump sejak awal masa jabatannya. Miller menambahkan bahwa tidak ada yang akan melawan militer AS "terkait masa depan Greenland" dan mempertanyakan hak Denmark atas wilayah tersebut.
Alasan Strategis di Balik Ambisi Trump
Trump mengemukakan beberapa alasan mengapa AS perlu menguasai Greenland. Pertama, lokasi strategis pulau tersebut. Greenland menempati posisi geopolitik krusial di sepanjang GIUK Gap—koridor maritim yang menghubungkan Greenland, Islandia, dan Inggris yang menjadi penghubung Arktik dengan Samudera Atlantik. Lokasi ini vital untuk memantau aktivitas militer Rusia dan China.
Wakil Presiden JD Vance menyatakan bahwa "seluruh infrastruktur pertahanan rudal sebagian bergantung pada Greenland." Pemerintahan Trump juga merujuk pada rencana sistem pertahanan rudal "Golden Dome" yang akan sangat diuntungkan dengan kehadiran AS di pulau tersebut.
Kedua, Greenland memiliki posisi strategis di sepanjang jalur pelayaran Arktik yang semakin terbuka akibat perubahan iklim—Northwest Passage dan Transolar Sea—yang menambah signifikansi komersial dan strategis wilayah ini.
Ketiga, Greenland menyimpan sumber daya alam yang sangat besar. Pulau ini memiliki deposit signifikan mineral tanah jarang (rare earth minerals), uranium, minyak, dan gas alam. Mineral tanah jarang sangat kritis untuk memproduksi kendaraan listrik, peralatan militer, dan teknologi modern.
Namun, para ahli mempertanyakan argumen Trump. Marion Messmer, direktur Program Keamanan Internasional di think tank Chatham House London, menyatakan bahwa tidak jelas mengapa Washington perlu kontrol penuh atas Greenland untuk mempertahankan diri, mengingat AS sudah memiliki akses militer penuh berdasarkan perjanjian yang ada.
Fakta Kehadiran Militer AS yang Sudah Ada
Yang sering diabaikan dalam retorika Trump adalah fakta bahwa AS sudah memiliki kehadiran militer di Greenland berdasarkan Perjanjian Pertahanan Greenland 1951 dengan Denmark. Departemen Pertahanan AS mengoperasikan Pangkalan Antariksa Pituffik di utara Greenland, yang sangat penting untuk peringatan dini rudal, pertahanan rudal, dan pengawasan antariksa untuk AS dan NATO.
Thomas Crosbie, profesor madya operasi militer di Royal Danish Defense College, menyatakan bahwa AS tidak akan mendapat keuntungan tambahan jika bendera mereka berkibar di Nuuk (ibu kota Greenland). "Mereka sudah menikmati semua keuntungan yang mereka inginkan. Jika ada akses keamanan spesifik yang ingin mereka tingkatkan, itu akan diberikan sebagai hal yang wajar, sebagai sekutu terpercaya," jelasnya.
Denmark dan Greenland Bereaksi Keras
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen merespons dengan tegas proposal Trump, mendesaknya untuk "menghentikan ancaman" dan menekankan bahwa Denmark tidak memiliki hak untuk menjual wilayah Greenland tanpa persetujuan rakyatnya.
Frederiksen menyatakan keprihatinan khusus setelah intervensi militer AS di Venezuela. "Ketika Presiden Amerika Serikat berbicara tentang 'membutuhkan Greenland' dan mengaitkan kami dengan Venezuela dan intervensi militer, itu tidak hanya salah tetapi juga tidak sopan," tegasnya.
Dalam pernyataan yang lebih keras, Frederiksen memperingatkan bahwa tindakan militer AS terhadap Greenland akan menjadi akhir dari segalanya. "Jika Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya akan berhenti. Termasuk NATO kami dan dengan demikian keamanan yang telah disediakan sejak akhir Perang Dunia II," tegas Frederiksen kepada penyiar TV2 Denmark.
Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen mengumumkan bahwa Denmark akan menggelar diskusi dengan AS pekan depan untuk mengatasi kekhawatiran ini. Sebagai respons atas ancaman, Denmark pada Selasa mengumumkan akan menghabiskan 88 miliar kroner Denmark (setara Rp 215 triliun) untuk mempersenjatai kembali Greenland.
Rakyat Greenland Menolak Tegas
Kepemimpinan Greenland dengan tegas menolak proposal Trump. Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen menyatakan: "Tidak ada lagi fantasi aneksasi. Kami terbuka untuk dialog. Kami terbuka untuk diskusi. Tapi itu harus berlangsung melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional... Greenland adalah milik kami dan akan tetap demikian."
Nielsen menggambarkan prospek pemerintahan AS sebagai "fantasi" dan mencap retorika Trump sebagai tidak hormat, terutama ketika dikaitkan dengan intervensi militer di Venezuela.
Data polling mengungkapkan penolakan besar-besaran rakyat Greenland terhadap aneksasi AS. Menurut Reuters, sekitar 85 persen rakyat Greenland menentang pemerintahan Amerika, sementara survei lain menunjukkan hingga 80 persen menentang kontrol AS. Yang menarik, banyak rakyat Greenland lebih memilih kemerdekaan dari Denmark daripada beralih ke otoritas AS.
Tony Sage, CEO Critical Metals dan operator aset tanah jarang utama di Greenland, menekankan: "Berdasarkan pengalaman luas saya di Greenland selama dua tahun terakhir, mereka teguh dalam keinginan mereka untuk kemerdekaan."
Pertemuan Krusial dengan Menlu AS
Dalam perkembangan terbaru, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan rekannya dari Greenland, Vivian Motzfeldt, telah meminta pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk membahas situasi tersebut. Permintaan sebelumnya untuk pertemuan tidak berhasil, menurut pernyataan yang diposting di situs web pemerintah Greenland.
Pada Rabu (8/1), Rubio mengonfirmasi bahwa dia akan bertemu dengan pejabat Denmark pekan depan. Namun, ketika ditanya apakah akan menarik opsi penggunaan militer AS, Rubio menghindari jawaban langsung. "Saya tidak di sini untuk membicarakan Denmark atau intervensi militer. Saya akan bertemu mereka minggu depan. Kami akan melakukan percakapan itu dengan mereka nanti," kata Rubio.
Pada Kamis (8/1), Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Møller Sørensen dan kepala perwakilan Greenland di Washington Jacob Isbosethsen juga menggelar pertemuan dengan pejabat Gedung Putih di Dewan Keamanan Nasional. Kedua diplomat tersebut juga bertemu dengan anggota parlemen AS sepanjang minggu untuk menegaskan pesan mereka bahwa Greenland tidak akan dijual.
Yang mencengangkan, menurut diplomat yang familiar dengan masalah ini, Trump atau siapa pun di kedua pemerintahannya tidak pernah secara pribadi mengajukan gagasan tersebut secara langsung dengan pejabat Denmark atau Greenland—meskipun Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintahan sedang "secara aktif" membahas kemungkinan pembelian.
Eropa dan NATO Bereaksi
Upaya Trump untuk menguasai Greenland telah memicu alarm yang signifikan di antara sekutu Eropa dan anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang harus menentukan masa depan wilayah tersebut.
Uni Eropa secara eksplisit menolak klaim Trump bahwa UE "membutuhkan" AS untuk mengelola Greenland, dengan juru bicara Komisi UE Paula Pinho menyangkal adanya diskusi tentang masalah ini.
Kekhawatiran utama di seluruh Eropa adalah bahwa tindakan militer untuk merebut Greenland dapat memecah aliansi NATO. Operasi di Venezuela telah meningkatkan kekhawatiran ini, memberi sinyal kepada sekutu bahwa Trump mungkin bersedia menggunakan kekuatan militer untuk akuisisi teritorial.
Pada Selasa, beberapa pemimpin Eropa menerbitkan surat bersama yang menyatakan: "Kerajaan Denmark—termasuk Greenland—adalah bagian dari NATO. Ketika Denmark dan Greenland memperjelas bahwa Greenland tidak dijual, Amerika Serikat harus menghormati kewajiban perjanjiannya dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Kerajaan Denmark."
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan bahwa pemerintah Eropa sedang mengerjakan rencana tentang bagaimana merespons jika Amerika Serikat bertindak berdasarkan ancamannya. Barrot bertemu dengan rekan-rekannya di Jerman dan Polandia pada Rabu untuk membahas strategi bersama.
Dampak Potensial terhadap NATO
Para ahli memperingatkan bahwa jika skenario terburuk terjadi—AS menggunakan kekuatan militer untuk menganeksasi Greenland—hal itu akan menjadi akhir dari NATO. Anna Wieslander, direktur Atlantik Utara di Atlantic Council, menyatakan: "Jika jam tergelap datang dan Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer untuk menganeksasi Greenland, esensi Pasal 5 dan pertahanan kolektif dalam NATO akan kehilangan maknanya."
Pasal 5 adalah klausul pertahanan bersama NATO yang mengomitmenkan sekutu untuk saling membantu. Profesor sejarah Universitas Chicago John Mearsheimer menambahkan: "Anda dapat berargumen bahwa jika Anda menggabungkan apa yang terjadi di Ukraina dengan kemungkinan invasi Greenland, seseorang dapat membuat argumen bahwa itu bisa menjadi kombinasi satu-dua yang mematikan yang pada dasarnya akan menghancurkan aliansi."
Pendapat Beragam di Parlemen Greenland
Meskipun mayoritas menentang aneksasi AS, beberapa anggota parlemen Greenland memberikan dukungan yang berkualifikasi untuk aspek tertentu dari retorika Trump. Kuno Fencker dari partai pro-AS Naleraq mencatat bahwa pernyataan Trump tentang hak Greenland untuk menentukan nasib sendiri atau opsi untuk bergabung dengan Amerika Serikat dapat dilihat secara positif. Namun, ia menekankan bahwa saran aneksasi militer atau penyitaan paksa "tidak diterima dengan baik."
Pele Broberg, pemimpin Naleraq yang memenangkan 25 persen suara nasional tahun lalu, bahkan menyarankan agar pemerintah Greenland saat ini "sebenarnya melakukan dialog dengan pemerintah AS tanpa Denmark, karena Denmark mengantagonisasi Greenland dan AS dengan mediasi mereka."
Kemungkinan Metode Akuisisi
Ahli dibagi tentang metode apa yang akan digunakan Trump untuk mengakuisisi Greenland. Menurut laporan Reuters pada Jumat, Trump sedang mempertimbangkan untuk menyuap rakyat Greenland dengan jumlah per kapita antara $10.000 hingga $100.000 untuk bergabung dengan AS.
Keiran Giles, direktur Conflict Studies Research Centre, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa "paksaan, tekanan, pemerasan, aktivitas subversif langsung atau tidak langsung, atau pemerasan" kemungkinan akan menjadi langkah pembuka Trump.
Crosbie menambahkan bahwa AS bahkan tidak perlu membawa kekuatan besar untuk menganeksasi Greenland. "Mereka dapat mengarahkan personel militer yang saat ini ada di sana untuk berkendara ke pusat Nuuk dan hanya mengatakan, 'Ini Amerika sekarang,' bukan? Dan itu akan menghasilkan respons yang sama seolah-olah mereka menerbangkan 500 atau 1.000 orang."
Bahaya dalam aneksasi Amerika, menurut Crosbie, terletak pada "erosi supremasi hukum secara global dan persepsi bahwa ada norma yang melindungi siapa pun di planet ini."
Kerjasama yang Ditawarkan
Pejabat Greenland telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan AS dalam inisiatif keamanan nasional dan ekstraksi mineral melalui kerangka kerja yang ada dan perjanjian bersama. Mereka menekankan bahwa kerja sama semacam itu harus terjadi dalam saluran hukum internasional yang mapan daripada melalui akuisisi paksa.
"Greenland terbuka untuk bisnis," kata anggota parlemen Denmark Lars Christian Brask kepada CBS News. "Anda dapat mengeksplorasi semua tanah jarang dan mineral yang Anda inginkan di Greenland secara komersial, jika Anda memenuhi peraturan lingkungan."
Namun, Mikkel Olesen, peneliti kebijakan luar negeri dan diplomasi Denmark, mengatakan kepada CBS News bahwa sejauh ini perusahaan AS telah enggan berinvestasi di mineral Greenland karena keyakinan bahwa biaya operasi pertambangan di pulau yang luas dan sebagian besar terpencil tersebut akan melebihi keuntungan.
Ke Mana Arah Krisis Ini?
Pertemuan Rubio dengan pejabat Denmark dan Greenland pekan depan akan menjadi momen krusial. Rasmus Sinding Søndergaard, peneliti senior di Danish Institute for International Studies, menyatakan bahwa keterlibatan diplomatik harus menjadi fokus utama bagi pembuat kebijakan Eropa.
Jalur lain untuk dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang Eropa termasuk pernyataan politik yang lebih kuat, melobi pejabat AS yang tidak ingin melihat tindakan militer apa pun di Greenland dan, berpotensi, ancaman pembalasan ekonomi.
Senator Republik Roger Wicker, ketua Komite Layanan Bersenjata Senat, setelah bertemu dengan diplomat Denmark dan Greenland, mengatakan kepada wartawan bahwa adalah "hak prerogatif dan hak" Denmark untuk menolak pembicaraan tentang penjualan wilayah semi-otonom tersebut. Ia berargumen bahwa AS harus fokus pada "peluang besar" lainnya untuk meningkatkan hubungan negara dengan Denmark dan Greenland.
Namun, pejabat Greenland tetap khawatir tentang pemerintahan Trump yang berpotensi menggunakan paksaan—dengan alat ekonomi atau operasi intelijen—untuk memaksa mereka menghibur percakapan yang tidak mereka inginkan.
Satu hal yang pasti: krisis diplomatik ini telah mengekspos keretakan yang semakin dalam antara AS dan sekutu Eropa tradisionalnya, dengan masa depan aliansi NATO—fondasi keamanan Eropa pasca-Perang Dunia II—kini dipertanyakan.
Fakta Singkat
Apa itu Greenland?
Greenland adalah pulau terbesar di dunia dengan luas sekitar 2,16 juta km² dan populasi sekitar 57.000 jiwa. Sebagian besar wilayahnya (sekitar 80%) tertutup es. Greenland adalah wilayah otonom Kerajaan Denmark sejak 1979.
Sejarah AS dan Greenland
- 1867: AS membeli Alaska dari Rusia
- 1916-1917: AS pertama kali mengusulkan pembelian Greenland
- 1941-1945: AS mendirikan pangkalan militer di Greenland selama Perang Dunia II
- 1951: Perjanjian Pertahanan Greenland ditandatangani
- 2019: Trump pertama kali mengusulkan pembelian Greenland
- 2026: Trump kembali mengancam akuisisi militer
Sumber Daya Greenland
Greenland memiliki cadangan besar: mineral tanah jarang, uranium, minyak, gas alam, seng, timbal, emas, berlian, dan platina.
Komentar
Posting Komentar