Dalam eskalasi terbaru konflik Rusia-Ukraina, Moskow kembali meluncurkan rudal balistik hipersonik tercanggihnya, Oreshnik, menghantam wilayah barat Ukraina pada Kamis malam hingga Jumat dini hari, 8-9 Januari 2026. Serangan ini menandai penggunaan kedua senjata kontroversial tersebut sejak pertama kali dipakai pada November 2024 lalu. Serangan masif yang melibatkan 242 drone dan 36 rudal berbagai jenis ini menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai 25 lainnya di ibu kota Kyiv. Namun yang paling mengejutkan adalah penggunaan Oreshnik yang menargetkan infrastruktur kritis di wilayah Lviv, kota yang berjarak hanya 70 kilometer dari perbatasan Polandia, anggota NATO. Serangan Balasan atau Pesan Politik? Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan ini merupakan pembalasan atas dugaan serangan drone Ukraina terhadap kediaman Presiden Vladimir Putin di Novgorod pada Desember 2025. Namun klaim ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Amerika Serikat dan Ukraina. Pejabat CIA bahkan menya...
CARACAS - Dunia dikejutkan dengan operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026. Operasi yang diberi nama "Absolute Resolve" ini menjadi intervensi militer sepihak terbesar sejak invasi Irak tahun 2003.
Aksi spektakuler ini melibatkan lebih dari 150 pesawat tempur yang diluncurkan dari 20 pangkalan militer di seluruh Belahan Bumi Barat. Pasukan elit Delta Force berhasil mengekstraksi Maduro dari kompleks yang dibentengi di Caracas hanya dalam waktu lima menit, tanpa korban jiwa dari pihak Amerika meskipun enam tentara mengalami luka-luka.
Kronologi Operasi Rahasia di Tengah Malam
Operasi ini dimulai pukul 02.00 waktu setempat ketika helikopter-helikopter tempur AS memasuki wilayah udara Venezuela dengan terbang rendah, hanya 100 kaki di atas permukaan air. Persiapan sebenarnya telah dimulai sejak Agustus 2025, ketika agen-agen CIA menyelinap masuk ke Venezuela untuk memantau rutinitas harian Maduro.
Pasukan Delta Force bahkan berlatih di replika kompleks Maduro yang dibangun khusus di Kentucky, melatih teknik penyerbuan berkali-kali untuk meminimalkan waktu ekstraksi.
Presiden Donald Trump memberikan otorisasi final untuk operasi ini pada pukul 22.46 waktu AS dari kediamannya di Mar-a-Lago, Florida. Timing dipilih dengan cermat—bertepatan dengan musim liburan Venezuela ketika personel militer sedang cuti, mengurangi kesiapan pertahanan.
Lebih dari 150 pesawat tempur, termasuk jet siluman F-35 dan F-22, menghancurkan sistem pertahanan udara Venezuela melalui serangan presisi terhadap instalasi radar dan menara transmisi radio. Resimen Operasi Khusus Penerbangan ke-160 memberikan perlindungan saat helikopter mendekati Caracas.
Meskipun helikopter menghadapi tembakan senjata api di dekat kompleks, mereka merespons dengan "kekuatan yang luar biasa". Satu helikopter rusak dan sekitar enam tentara terluka. Pukul 02.06, Maduro berhasil diamankan. Pukul 04.00, pasangan itu dipindahkan ke kapal USS Iwo Jima yang berada 100 mil di lepas pantai.
Tiga Alasan Kontroversial di Balik Serangan
Pemerintahan Trump mengartikulasikan tiga pembenaran utama untuk operasi ini, meskipun masing-masing menghadapi pertanyaan serius.
Pertama, dakwaan narkoterorisme. Maduro telah didakwa sejak 2020 atas tuduhan perdagangan narkoba dan narkoterorisme. Dakwaan yang diperbarui pada 3 Januari 2026 menuduh Maduro berkonspirasi selama 25 tahun dengan gerilyawan Kolombia untuk menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat.
Jaksa mengutip perkiraan Departemen Luar Negeri bahwa 200-250 ton kokain transit melalui Venezuela setiap tahun, difasilitasi oleh perlindungan pemerintah. Maduro diduga menjual paspor diplomatik Venezuela kepada penyelundup narkoba ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada 2006-2008.
Namun para ahli mempertanyakan kualitas bukti. Saksi yang bekerja sama dalam kasus narkoba secara historis menghadapi tantangan kredibilitas karena insentif hukuman yang substansial. Beberapa analis mencatat bahwa Venezuela, meskipun terlibat dalam perdagangan narkoba melalui mekanisme perlindungan, bukanlah sumber perdagangan utama—sebagian besar kokain berasal dari Kolombia.
Kedua, Doktrin Monroe dan dominasi Hemisfer Barat. Trump membingkai operasi ini sebagai penerapan "Doktrin Monroe" yang disebutnya sebagai "Doktrin Donroe", menegaskan bahwa "dominasi Amerika di belahan bumi barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi."
Rusia dan Tiongkok telah memperdalam hubungan dengan Venezuela, terutama melalui perjanjian kemitraan strategis 2025 yang ditandatangani Maduro dan Vladimir Putin. Pejabat pemerintahan Trump menggambarkan Venezuela sebagai ancaman "eksternal" di belahan bumi yang memerlukan pemindahan paksa.
Ketiga, minyak dan kontrol ekonomi. Dalam hitungan jam setelah penangkapan Maduro, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan "menjalankan Venezuela" dan perusahaan minyak Amerika akan menginvestasikan miliaran dolar untuk memperbaiki infrastruktur perminyakan Venezuela yang rusak.
Venezuela memiliki sekitar 303 miliar barel minyak mentah—sekitar 20 persen dari cadangan global, cadangan terbukti terbesar di dunia. Trump menyebut nasionalisasi aset Venezuela tahun 2007 dari ExxonMobil dan ConocoPhillips sebagai "salah satu pencurian aset Amerika terbesar dalam sejarah negara kita."
Namun ekonom Venezuela Francisco Rodriguez membantah pembingkaian ini, mengatakan bahwa berdasarkan hukum Venezuela, negara selalu memegang kepemilikan berdaulat atas cadangan minyak bawah tanah—berbeda dengan Texas atau yurisdiksi AS lainnya di mana perusahaan memiliki hak bawah permukaan.
Dunia Terpecah: Dukungan dan Kecaman Keras
Operasi ini memecah belah komunitas internasional dengan tajam.
Pendukung dan sekutu berhati-hati. Partai Republik AS memuji operasi sebagai "brilian" dan demonstrasi kekuatan militer Amerika yang menakjubkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris "tidak akan menitikkan air mata" atas pemindahan Maduro, meskipun tidak secara resmi mendukung operasi tersebut.
Kecaman keras dari kekuatan besar. Rusia mengutuk tindakan tersebut sebagai "agresi bersenjata" terhadap negara berdaulat dan menuntut pembebasan Maduro segera. Tiongkok menggambarkan operasi sebagai "penggunaan kekuatan terang-terangan terhadap negara berdaulat" dan pelanggaran hukum internasional.
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan, "Tiongkok tidak pernah percaya bahwa negara mana pun dapat berperan sebagai polisi dunia, kami juga tidak setuju bahwa negara mana pun dapat mengklaim dirinya sebagai hakim internasional."
Iran melabeli serangan itu sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional" dan pelanggaran Piagam PBB. Kuba mengutuk operasi sebagai "terorisme negara" dan "serangan kriminal", mengingat bahwa pejabat pemerintahan Trump telah menyarankan Kuba bisa menghadapi pengawasan serupa.
Konsensus regional Amerika Latin. Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko, Uruguay, dan Spanyol mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak operasi dan memperingatkan terhadap apropriasi sumber daya. Presiden Brasil Lula menyatakan operasi itu "melewati batas yang tidak dapat diterima" dan menetapkan "preseden berbahaya."
Enam negara Amerika Latin tersebut bersama Spanyol mengutuk pelanggaran prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk larangan penggunaan kekuatan dan penghormatan terhadap kedaulatan teritorial.
Dilema Hukum Internasional
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan "keprihatinan mendalam" dan memperingatkan bahwa operasi itu dapat menetapkan "preseden berbahaya" bagi bagaimana negara-negara melakukan hubungan satu sama lain.
Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada 5 Januari, dewan terpecah tajam. Rusia dan Tiongkok (anggota tetap dengan hak veto) menyerukan pembebasan Maduro. Prancis dan Inggris mengkritik operasi sebagai pelanggaran hukum internasional, meskipun keduanya tidak menggunakan hak veto.
Pakar hukum internasional mengidentifikasi kerentanan hukum yang signifikan. Piagam PBB Pasal 2(4) melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun. Operasi tersebut secara langsung melibatkan serangan militer di wilayah Venezuela, penghancuran sistem pertahanan udara, dan ekstraksi paksa kepala negara.
Geoffrey Robertson KC, mantan presiden pengadilan kejahatan perang PBB di Sierra Leone, berpendapat tidak ada "cara yang bisa dibayangkan Amerika dapat mengklaim tindakan itu diambil untuk membela diri." Perdagangan narkoba, bahkan yang difasilitasi negara, secara hukum tidak merupakan "serangan bersenjata" yang memungkinkan kekuatan militer berdasarkan hukum internasional yang mapan.
Elvira Domínguez-Redondo, profesor hukum internasional di Kingston University, mengkarakterisasi operasi sebagai "kejahatan agresi dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum"—"kejahatan tertinggi" berdasarkan hukum internasional.
Persidangan dan Masa Depan yang Tidak Pasti
Maduro dan Flores muncul di Pengadilan Federal Manhattan pada 5 Januari 2026, menyatakan tidak bersalah. Maduro menyatakan "Saya tidak bersalah" dan "Saya adalah presiden Venezuela." Tim pembelaannya menandakan tantangan terhadap penahanannya berdasarkan kekebalan presidensial.
Flores melaporkan mengalami "cedera signifikan" selama penangkapan, termasuk pelipis dan kelopak mata yang diperban, serta dugaan patah tulang rusuk atau memar parah. Hakim memerintahkan jaksa memastikan perawatan medis yang tepat.
Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez, seorang pengacara buruh berusia 56 tahun dan loyalis Maduro, dilantik sebagai presiden sementara pada 3 Januari. Awalnya, ia sangat mengutuk operasi AS sebagai "agresi imperialis", namun kemudian menandakan kesediaan untuk "berkolaborasi" dengan Washington.
Militer Venezuela mengakui Rodríguez dan menyerukan ketenangan, menunjukkan tidak ada risiko kudeta segera. Sekitar 2.000 pendukung Maduro berkumpul di Caracas pada 4 Januari, menunjukkan beberapa dukungan populer yang tersisa.
Implikasi Jangka Panjang
Operasi Absolute Resolve merupakan intervensi militer sepihak paling signifikan oleh kekuatan besar terhadap wilayah berdaulat negara lain sejak invasi Irak 2003. Tidak seperti Irak, di mana koalisi internasional yang luas (meskipun diperdebatkan) berpartisipasi, operasi Venezuela terjadi hanya dengan dukungan diam-diam dari beberapa sekutu AS dan kecaman eksplisit dari berbagai kekuatan besar, negara-negara Amerika Latin, dan Sekretaris Jenderal PBB.
Operasi ini mengekspos konsensus yang retak tentang tatanan hukum pasca-Perang Dunia II. Pemerintahan Trump secara implisit menolak prinsip bahwa kekuatan militer memerlukan otorisasi Dewan Keamanan PBB atau pembelaan diri yang asli terhadap serangan bersenjata.
Tiongkok dan Rusia telah menandakan bahwa operasi ini menandai ambang batas: jika AS dapat melakukan intervensi sepihak di Belahan Bumi Barat atas dasar perdagangan narkoba dan kedaulatan, tidak ada kekuatan yang dapat dengan aman berasumsi kekebalan regional dari logika serupa.
Hasil di Venezuela tetap tidak pasti. Sementara pemindahan Maduro mungkin mengganggu jaringan perdagangan tertentu, legalitas operasi tetap diperdebatkan, presedennya berpotensi tidak stabil, dan kesuksesan politik dan ekonomi jangka panjangnya di Venezuela bergantung pada faktor-faktor internal Venezuela yang tidak dapat dipaksakan oleh tindakan militer sepihak AS.
Dunia kini menunggu bagaimana drama ini akan berlanjut—apakah ini akan menjadi akhir dari rezim yang kontroversial, atau awal dari era baru intervensi militer yang tidak terkendali dalam politik global.
Komentar
Posting Komentar