Langsung ke konten utama

Tragedi Kebakaran Wang Fuk Court: 128 Tewas dalam Kebakaran Terparah Hong Kong Sejak 1948

Kebakaran yang melanda kompleks apartemen Wang Fuk Court di Tai Po menjadi bencana hunian paling mematikan di Hong Kong dalam hampir 80 tahun terakhir. Investigasi mengungkap dugaan kelalaian fatal dan korupsi dalam proyek renovasi bernilai miliaran rupiah. HONG KONG - Asap hitam mengepul tinggi ke langit Hong Kong pada sore hari Rabu, 26 November 2025. Api berkobar dengan kecepatan mengerikan, menelan tujuh dari delapan menara hunian di kompleks Wang Fuk Court, Tai Po, New Territories. Dalam hitungan jam, apa yang dimulai sebagai kebakaran kecil di perancah bambu berubah menjadi malapetaka yang menewaskan setidaknya 128 orang dan melukai puluhan lainnya. Ini bukan sekadar tragedi. Ini adalah kisah tentang kelalaian sistemik, dugaan korupsi, dan harga yang dibayar oleh warga biasa—banyak di antaranya lansia dan pekerja migran—yang percaya bahwa rumah mereka aman. Kronologi Kematian: Dari Api Kecil Menjadi Inferno Pukul 14.51 waktu setempat, Departemen Pemadam Kebakaran Hong Kong me...

Iran di Ambang Bencana: Ketika Keran Air Mulai Mengering di Tehran

Presiden Iran menyebut pemindahan ibu kota bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Bendungan-bendungan utama kini tinggal menyisakan air di dasar kolam, sementara 10 juta penduduk Tehran terancam krisis air yang belum pernah terjadi sebelumnya.

TEHRAN - Erfan Ensani pulang ke rumahnya di Tehran setelah seharian bekerja di pasar tekstil pusat kota. Namun setibanya di rumah, ia menemukan keran air tidak mengeluarkan setetes pun. Bukan karena pipa rusak atau listrik mati. Tehran, ibu kota Iran dengan 10 juta penduduk, memang tengah kehabisan air.

"Ada kelangkaan air!" begitu bunyi poster pemerintah yang kini menghiasi dinding-dinding kota, biasanya tempat untuk memajang para pahlawan perang. "Ini musim gugur tapi masih belum ada hujan."

Peringatan itu bukan sekadar himbauan. Iran tengah menghadapi krisis air terparah dalam 60 tahun terakhir. Bahkan Presiden Masoud Pezeshkian sudah memperingatkan kemungkinan evakuasi massal jika hujan tidak turun sebelum akhir tahun.

Bendungan di Ambang Kering

Kondisi sumber air Tehran sungguh mengkhawatirkan. Bendungan Karaj, yang memasok sekitar seperempat kebutuhan air minum ibu kota, kini hanya berisi sepertiga dari kapasitas normalnya. Ini level terendah dalam 64 tahun terakhir.

Sementara Bendungan Amir Kabir tinggal terisi 8 persen, sementara Bendungan Lar bahkan cuma 7 persen. Yang lebih mencengangkan, 19 bendungan di seluruh negeri beroperasi di bawah 5 persen kapasitas.

Awal November lalu, Direktur Perusahaan Air Tehran memperingatkan Bendungan Karaj hanya punya persediaan air untuk dua minggu. Sebuah video perenang yang viral minggu lalu menunjukkan betapa dangkalnya waduk Karaj—airnya begitu rendah hingga bisa berjalan di beberapa bagian.

"Anda bisa melihat dasar bendungan," kata warga lokal yang merekam video tersebut. Gambaran yang mengerikan bagi kota metropolitan modern.

Enam Tahun Kekeringan Berturut-turut

Iran kini memasuki tahun keenam kekeringan beruntun. Curah hujan di provinsi Tehran mencapai rekor terendah dalam satu abad. Hingga awal November 2025, Iran hanya menerima curah hujan 2,3 milimeter—turun drastis 81 persen dibanding rata-rata historis periode yang sama.

Musim panas lalu, gelombang panas mendorong suhu melampaui 50 derajat Celsius di beberapa wilayah. Puncak Gunung Alborz yang biasanya sudah tertutup salju di musim gugur, tahun ini masih kering.

Namun iklim bukan satu-satunya biang keladi. Laporan terbaru dari Kementerian Energi menunjukkan aliran air masuk bendungan tahun ini hanya 1,35 miliar meter kubik—anjlok drastis dari rata-rata jangka panjang. Total penyimpanan di 193 bendungan besar Iran turun ke 34 persen kapasitas, menurun 25 persen dari tahun lalu.

Kesalahan Manajemen yang Fatal

Survei September 2025 mengungkap fakta mengejutkan: 75 persen warga Iran menyalahkan "salah kelola dan inefisiensi domestik" sebagai penyebab krisis air. Hanya 14 persen yang menganggap faktor alam sebagai penyebab utama.

Selama puluhan tahun, pemerintah Iran lebih memilih solusi teknis daripada praktik berkelanjutan. Mereka membangun ratusan bendungan dan sumur tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Di sekitar Danau Urmia saja, lebih dari 70.000 sumur ilegal telah digali untuk pertanian.

Yang lebih parah, sekitar 80-86 persen air Iran dialokasikan untuk pertanian, dengan praktik irigasi yang sangat boros. Hingga 60 persen air terbuang sia-sia sebelum sampai ke ladang. Sistem pertanian masih mengandalkan metode tradisional dengan efisiensi di bawah 40 persen.

Distribusi air juga sarat kepentingan politik. Perusahaan pertanian dan industri tertentu—sering kali terkait Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC)—mendapat akses prioritas, sementara komunitas pedesaan menghadapi kelangkaan parah.

Surat kabar reformis Shargh bahkan menulis bahwa lingkungan sedang "dikorbankan demi politik". Harian moderat Etemad menyalahkan manajer "tidak berkualitas" di posisi kunci sebagai akar masalah.

Respons Darurat Pemerintah

Menghadapi krisis yang makin genting, pemerintah menerapkan berbagai langkah darurat. Tekanan air di seluruh Tehran dikurangi hampir setengahnya, berdampak pada sekitar 80 persen rumah tangga. Di beberapa lingkungan, pasokan air bahkan diputus total pada malam hari.

Air kini dikirim ke ibu kota menggunakan truk tangki. Warga yang mampu berbondong-bondong membeli tangki penyimpanan air tambahan. Toko-toko peralatan penyimpanan air kewalahan melayani pembeli.

Juli dan Agustus lalu, pemerintah bahkan mendeklarasikan dua hari libur nasional untuk menghemat air dan listrik. Sekolah dan kantor di Tehran dan beberapa provinsi ditutup sementara untuk mengurangi konsumsi.

Menteri Energi Abbas Aliabadi memperingatkan akan memberikan sanksi kepada pengguna air berlebihan. Bahkan ada rencana memutus listrik untuk rumah tangga yang masih mengisi kolam renang.

Pemerintah juga meluncurkan operasi penyemaian awan (cloud seeding) menggunakan pesawat dan drone. Namun, pakar memperingatkan teknologi ini membutuhkan awan dengan kelembapan minimal 50 persen—yang semakin langka di Timur Tengah yang gersang.

Makran: "Surga yang Hilang"

Di tengah krisis yang memuncak, Presiden Pezeshkian memberikan pernyataan mengejutkan pada Oktober: "Tehran tidak bisa lagi menjadi ibu kota negara ini." Ia menyebut keputusan relokasi bukan pilihan, tapi "mandat."

Pada November, ia menegaskan Iran "tidak punya pilihan lain" selain memindahkan ibu kotanya, memperingatkan kemungkinan evakuasi jika kondisi kekeringan terus berlanjut.

Januari 2025, pemerintah resmi mengumumkan rencana studi pemindahan ibu kota ke Makran, wilayah pesisir yang sebagian besar belum berkembang di selatan negara itu. Makran membentang di provinsi Sistan-Baluchistan dan sebagian provinsi Hormozgan, di sepanjang Teluk Oman.

Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebutnya sebagai "surga yang hilang dari Makran" yang harus "diubah menjadi pusat ekonomi masa depan Iran dan kawasan."

Pemilihan Makran bukan hanya soal ketersediaan air. Relokasi akan mengatasi berbagai krisis yang menimpa Tehran: kepadatan penduduk luar biasa (wilayah metropolitan berisi sekitar 14-17 juta jiwa), polusi udara, kemacetan lalu lintas, dan penurunan permukaan tanah akibat ekstraksi air tanah berlebihan.

Lokasi pesisir selatan akan memberikan akses lebih baik ke sumber daya air dan potensi pembangunan ekonomi berbasis maritim, terutama melalui Pelabuhan Chabahar yang menjadi gerbang penting Iran ke Asia Tengah.

Biaya Astronomi dan Tantangan Besar

Namun rencana ambisius ini menghadapi hambatan serius. Perkiraan biaya berkisar antara 77-100 miliar dolar AS. Presiden Pezeshkian mengakui ketika ide ini pertama kali diusulkan puluhan tahun lalu, sumber daya keuangan memang tidak memadai. Namun krisis saat ini telah membuat relokasi secara ekonomis diperlukan meskipun biayanya astronomis.

Proses pemindahan diperkirakan memakan waktu 20-25 tahun. Ini di tengah kondisi ekonomi Iran yang sudah terpuruk akibat sanksi internasional dan penurunan pendapatan minyak.

Banyak kritikus meragukan kelayakan Makran sebagai ibu kota nasional. Michael Rubin dari Middle East Forum menyebut Makran memiliki iklim terparah dan topografi tersulit di Iran, membandingkan rencana ini seperti "memindahkan Gedung Putih ke Lembah Maut."

Wilayah ini juga rawan keamanan. Makran terletak di provinsi Sistan-Baluchistan yang dihuni etnis Baloch, di mana gerakan separatis cukup aktif. Serangan teror masih terjadi hingga 2024.

Lebih jauh, Makran sendiri juga menghadapi tantangan perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya air. Kombinasi kenaikan suhu dan penurunan curah hujan menciptakan kondisi lingkungan yang sangat rapuh.

Bukan Pertama Kali

Menariknya, ini bukan pertama kalinya Iran memindahkan ibu kotanya. Selama berabad-abad, ibu kota telah berpindah berkali-kali: dari Isfahan ke Tabriz ke Shiraz ke Mashhad, dan akhirnya ke Tehran pada 1786.

Namun ini kali pertama pemindahan didorong oleh bencana ekologis. "Akan keliru melihat ini hanya dari sudut pandang perubahan iklim," kata pakar Timur Tengah Michael Rubin. "Salah kelola air, tanah, dan limbah serta korupsi telah memperburuk krisis."

Ide memindahkan ibu kota sudah muncul berulang kali sejak Revolusi Islam 1979, tapi selalu terkendala keterbatasan finansial dan tantangan logistik. Presiden Mahmoud Ahmadinejad pernah mendorong ide ini karena kerentanan Tehran terhadap gempa bumi. Presiden Hassan Rouhani menghidupkan kembali diskusi tersebut pada pertengahan 2010-an.

Kali ini, momentum tampak lebih kuat. Juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani mengumumkan di Januari bahwa pemerintah telah membentuk dua dewan untuk mengkaji kelayakan pemindahan dan mengembangkan ekonomi berbasis laut di wilayah Makran.

April 2025, Wakil Menteri Jalan dan Pembangunan Perkotaan mengumumkan dimulainya studi terhadap 27 zona yang diidentifikasi untuk kemungkinan pembangunan pemukiman pesisir di Iran selatan.

Bencana Ekologis Nasional

Di luar Tehran, krisis air Iran telah memicu bencana ekologis di seluruh negara. Danau Urmia, yang dulunya danau terbesar di Timur Tengah dan danau air asin keenam terbesar di dunia, hampir menguap total. Kedalaman airnya kini hanya setengah meter, dan para ahli menyatakan telah mencapai "titik tanpa balik."

Penurunan permukaan tanah yang parah telah merusak infrastruktur di kota-kota bersejarah seperti Isfahan. Retakan muncul di sepanjang koridor rel utama antara Tehran dan Mashhad.

Kelangkaan air juga mengurangi produktivitas di daerah pertanian utama seperti Abadan, di mana hasil panen pohon kurma anjlok karena tingkat salinitas tinggi.

Institut PBB untuk Air, Lingkungan, dan Kesehatan menggambarkan situasi Iran sebagai "kebangkrutan air"—bukan sekadar krisis tapi keadaan kegagalan dengan beberapa kerusakan kini dianggap tidak dapat dipulihkan.

Protes Mulai Bermunculan

Krisis ini mulai memicu keresahan sosial dan politik. Video yang diverifikasi menunjukkan mahasiswa memprotes kelangkaan air di Universitas Al-Zahra Tehran akhir pekan lalu.

Masalah serupa bahkan pernah memicu kekerasan dan penangkapan di provinsi Khuzestan di barat daya, rumah bagi minoritas Arab besar yang lama mengeluh tentang penelantaran oleh pemerintah pusat.

"Pihak berwenang sudah tahu masalah ini selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang dilakukan," keluh Sadegh Razavi, pemilik restoran di Tehran. "Di negara yang kaya sumber daya seperti kita, sungguh menyedihkan kami tidak punya listrik di musim panas dan sekarang krisis air juga."

Warga seperti Ensani yang pulang ke rumah dengan keran kering harus berimprovisasi. Sebagian membeli air dalam kemasan dalam jumlah besar. Yang lain mengandalkan pengiriman air dengan truk.

Namun belum ada jadwal pasti kapan relokasi akan terjadi. Yang jelas, jutaan penduduk Tehran masih harus menghadapi kenyataan pahit: air yang selama ini mengalir dengan mudah dari keran, kini menjadi barang langka yang harus diperjuangkan setiap hari.

Krisis air Tehran bukan hanya tentang iklim yang berubah atau hujan yang tidak turun. Ini tentang puluhan tahun keputusan keliru, manajemen buruk, dan pengabaian terhadap lingkungan yang kini meminta bayarannya—dengan cara yang paling menyakitkan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kesepakatan ASEAN di Kuala Lumpur Buka Peluang Ekspor RI Naik 15%

Kesepakatan baru di KTT ASEAN Malaysia dapat meningkatkan ekspor Indonesia hingga 15% namun menghadirkan tantangan bagi industri manufaktur lokal yang harus bersaing lebih ketat dengan produk Thailand dan Vietnam. Apa Yang Terjadi di Malaysia Para pemimpin ASEAN berkumpul di Kuala Lumpur untuk KTT ke-44 ASEAN yang membahas integrasi ekonomi regional dan respons bersama terhadap ketegangan perdagangan global. Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat implementasi ASEAN Single Window dan menurunkan hambatan non-tarif di sektor prioritas termasuk pertanian, elektronik, dan jasa digital. Malaysia sebagai tuan rumah mendorong harmonisasi standar perdagangan yang lebih ketat mulai kuartal kedua 2026. Dampak Langsung ke Indonesia Ekspor-Impor: Sektor kelapa sawit, kopi, dan kakao Indonesia diprediksi mendapat akses pasar lebih mudah ke Singapura, Malaysia, dan Thailand dengan penurunan waktu clearance hingga 40%. Namun, produk manufaktur Indonesia—terutama tekstil, alas kaki, ...

Gencatan Senjata Israel-Hamas Resmi Berlaku: Fase Pertama Rencana Damai Trump untuk Gaza

Sebuah babak baru tercipta di Timur Tengah. Israel dan Hamas akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah lebih dari dua tahun konflik berdarah yang menewaskan puluhan ribu jiwa. Pemerintah Israel secara resmi menyetujui kesepakatan ini pada Jumat, 10 Oktober 2025, menandai implementasi fase pertama dari rencana damai 20 poin Presiden Donald Trump untuk Gaza. Kesepakatan bersejarah ini muncul setelah negosiasi tidak langsung yang intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir. Kabinet Israel memberikan persetujuan final mereka, membuka jalan bagi penghentian pertempuran yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan merenggut nyawa lebih dari 67.000 warga Palestina. Pertukaran Tahanan Besar-Besaran Jadi Kunci Kesepakatan Salah satu poin paling krusial dalam kesepakatan ini adalah pertukaran tahanan yang melibatkan jumlah besar dari kedua belah pihak. Hamas berkomitmen untuk membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dalam waktu 72 jam sejak gencatan senjata berlaku, ditamba...

Dari Istana ke Penjara: Kisah Jatuhnya Nicolas Sarkozy dalam Pusaran Skandal Dana Gaddafi

Dalam sebuah peristiwa yang mengguncang dunia politik Eropa, Nicolas Sarkozy, mantan Presiden Prancis yang menjabat dari 2007 hingga 2012, kini mendekam di Penjara La Santé, Paris. Pada 21 Oktober 2025, politisi berusia 70 tahun ini resmi memulai hukuman penjara lima tahun setelah terbukti bersalah dalam kasus konspirasi kriminal terkait pendanaan kampanye ilegal dari Libya. Sarkozy menjadi pemimpin pertama dari negara Uni Eropa yang dipenjara dan kepala negara Prancis pertama yang masuk penjara sejak era Perang Dunia II. Keputusan pengadilan untuk menjalankan hukuman segera, bahkan sebelum proses banding selesai, menjadi preseden yang belum pernah terjadi dalam sejarah hukum Prancis modern. Vonis yang Menggemparkan Prancis Pengadilan pidana Paris pada 25 September 2025 menjatuhkan vonis bersalah kepada Sarkozy atas tuduhan konspirasi kriminal. Hakim ketua, Nathalie Gavarino, menyatakan bahwa mantan presiden ini berusaha mendapatkan dana kampanye ilegal senilai jutaan euro dari mend...