Pemerintah AS Raup Biaya Miliaran Dolar dari Kesepakatan TikTok, Oracle dan Konsorsium Investor Amerika Ambil Alih 80% Operasional

Drama panjang masa depan TikTok di Amerika Serikat akhirnya menemui titik terang. Pemerintah AS bersiap menerima biaya bernilai miliaran dolar AS sebagai bagian dari kesepakatan kompleks yang melibatkan penjualan TikTok kepada investor Amerika, menandai pengaturan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pemerintah dan sektor swasta dalam akuisisi teknologi berprofil tinggi.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan pada Senin (16/9/2025) bahwa "kesepakatan kerangka kerja" telah ditetapkan antara Amerika Serikat dan China mengenai masa depan TikTok. Kesepakatan tersebut akan mentransfer operasi TikTok AS kepada konsorsium investor Amerika yang dipimpin oleh raksasa teknologi Oracle, firma ekuitas swasta Silver Lake, dan firma modal ventura Andreessen Horowitz.

Struktur Kepemilikan Baru yang Menguntungkan AS

Konsorsium investor Amerika ini akan mengendalikan sekitar 80 persen operasi TikTok di AS, sementara pemegang saham China, termasuk ByteDance sebagai perusahaan induk, hanya mempertahankan 20 persen sisanya. Pergeseran kepemilikan mayoritas ini menjadi kunci untuk menjawab kekhawatiran keamanan nasional yang selama ini menghantui operasional TikTok di negeri Paman Sam.

Yang menarik perhatian adalah pembayaran miliaran dolar yang akan diterima pemerintah AS dari para investor. Pembayaran ini merupakan imbalan atas peran pemerintah dalam menegosiasikan kesepakatan dengan China. Menurut laporan Wall Street Journal, pembayaran ini mencerminkan contoh terbaru keterlibatan pemerintah dalam kesepakatan sektor swasta, di mana administrasi memfasilitasi transaksi bisnis internasional yang kompleks.

"Ini adalah terobosan langka dalam diskusi perdagangan AS-China," ujar seorang analis teknologi yang tidak ingin disebutkan namanya. Kesepakatan ini berpotensi menjadi template bagi perusahaan teknologi China lainnya yang ingin memasuki pasar AS di masa depan.

Latar Belakang Hukum dan Tekanan Politik

Divestasi TikTok berakar dari Undang-Undang Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act yang ditandatangani mantan Presiden Joe Biden pada April 2024. Legislasi bipartisan ini mengharuskan ByteDance, perusahaan induk TikTok asal China, untuk melepas operasinya di AS atau menghadapi larangan nasional karena masalah keamanan nasional.

Undang-undang tersebut diperkuat oleh putusan bulat Mahkamah Agung AS pada Januari 2025, yang menemukan bahwa kepemilikan TikTok oleh ByteDance menimbulkan "ancaman yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional". Pengadilan mencatat bahwa pengumpulan data ekstensif TikTok dari lebih dari 170 juta pengguna AS berpotensi dieksploitasi untuk pengawasan, kampanye pengaruh publik, atau tujuan berbahaya lainnya.

Kekhawatiran utama yang mendorong legislasi ini berpusat pada ByteDance yang beroperasi di bawah hukum China. Undang-undang negara tersebut mengharuskan perusahaan untuk membantu atau bekerja sama dengan pekerjaan intelijen pemerintah China. Pejabat AS khawatir China dapat menekan ByteDance untuk menyediakan data pengguna atau memanipulasi konten agar selaras dengan kepentingan Beijing.

Algoritma Rahasia dan Kompleksitas Lisensi

Aspek krusial dari kesepakatan ini melibatkan algoritma rekomendasi TikTok, yang dianggap sebagai "saus rahasia" di balik kesuksesan aplikasi tersebut. Hukum China melarang ekspor algoritma milik TikTok tanpa persetujuan pemerintah, membuat pengaturan lisensi menjadi masalah yang sangat kompleks.

Kerangka kerja yang diusulkan menunjukkan bahwa ByteDance akan melisensikan algoritmanya kepada entitas AS yang baru, bukan mentransfer kepemilikan secara langsung. Ini menjadi solusi cerdas yang memungkinkan TikTok tetap mempertahankan pengalaman pengguna yang sama sambil memenuhi persyaratan hukum kedua negara.

Di bawah kesepakatan yang diusulkan, Oracle akan terus meng-host data pengguna TikTok AS di fasilitas Texas mereka, membangun kemitraan yang sudah ada sejak 2020. Entitas Amerika yang baru akan diatur oleh dewan yang sebagian besar terdiri dari anggota AS, termasuk satu perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah AS untuk memastikan pengawasan keamanan nasional.

Transisi Aplikasi dan Pengalaman Pengguna

Pengguna TikTok AS saat ini perlu bertransisi ke aplikasi baru yang sedang dikembangkan dan diuji oleh para insinyur TikTok. Aplikasi terpisah ini akan menggunakan teknologi yang dilisensikan dari ByteDance untuk menciptakan kembali algoritma rekomendasi konten sambil beroperasi secara independen dari platform TikTok global.

Meski terdengar rumit, transisi ini dirancang untuk seminimal mungkin mengganggu pengalaman 170 juta pengguna TikTok di AS. Tim pengembang bekerja keras memastikan bahwa fitur-fitur favorit pengguna, mulai dari filter video hingga sistem For You Page yang adiktif, tetap berfungsi dengan baik di platform yang baru.

Perpanjangan Tenggat Waktu dan Negosiasi Tingkat Tinggi

Presiden Trump telah memperpanjang batas waktu untuk menyelesaikan divestasi hingga 16 Desember 2025, menandai perpanjangan keempat yang telah diberikannya. Fleksibilitas ini menunjukkan komitmen serius dari administrasi Trump untuk menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

Trump dan Presiden China Xi Jinping membahas kesepakatan tersebut dalam panggilan telepon pada hari Jumat lalu. Trump mengklaim bahwa Xi "menyetujui kesepakatan TikTok", meskipun pejabat China memberikan pernyataan yang lebih hati-hati tentang kesepakatan tersebut. Beijing tampaknya masih menimbang implikasi jangka panjang dari kesepakatan ini terhadap perusahaan teknologi China lainnya.

Pengawasan Kongres dan Tantangan Hukum

Beberapa anggota Kongres AS telah menyatakan keprihatinan tentang apakah pengaturan lisensi yang diusulkan cukup mengatasi masalah keamanan nasional. Perwakilan John Moolenaar, ketua House Committee on the Chinese Communist Party, menyatakan bahwa Kongres telah menetapkan "pagar pembatas hukum yang jelas untuk setiap kesepakatan" dan menekankan bahwa undang-undang tersebut memerlukan pemisahan total dari kontrol musuh asing.

Legislasi secara khusus melarang "hubungan operasional apa pun" antara TikTok AS yang telah divestasi dan ByteDance, serta "kolaborasi apa pun mengenai pengoperasian algoritma rekomendasi konten". Para ahli hukum mencatat bahwa administrasi Trump memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam menentukan apa yang merupakan "divestasi yang memenuhi syarat" berdasarkan undang-undang tersebut.

Dampak Ekonomi yang Signifikan

Kesepakatan ini akan menciptakan perusahaan baru berbasis AS dengan valuasi sekitar 50 miliar dolar AS. Pendapatan global TikTok diproyeksikan mencapai 39 miliar dolar AS pada tahun 2024, dengan aplikasi tersebut menyumbang 30 miliar dolar AS dari total tersebut. Pasar AS diperkirakan menyumbang sekitar 50 persen dari total pendapatan ByteDance, menjadikan divestasi ini sangat signifikan secara finansial bagi perusahaan China tersebut.

Pengaturan ini akan mempengaruhi 170 juta pengguna TikTok AS dan sekitar 7,5 juta bisnis AS yang bergantung pada platform tersebut. Bisnis-bisnis ini mempekerjakan sekitar 28 juta orang, menunjukkan dampak ekonomi yang luas dari platform media sosial ini di Amerika Serikat.

Bagi kreator konten dan influencer yang telah membangun karir mereka di TikTok, kesepakatan ini membawa angin segar. Mereka tidak perlu khawatir kehilangan platform yang telah menjadi sumber penghasilan utama mereka. Bahkan, dengan kepemilikan mayoritas AS, ada potensi untuk pengembangan fitur monetisasi yang lebih baik di masa depan.

Oracle Sebagai Pemain Kunci

Oracle, perusahaan teknologi yang dipimpin oleh Larry Ellison, memainkan peran sentral dalam kesepakatan ini. Perusahaan ini telah menjadi mitra cloud computing TikTok sejak 2020 dan akan terus menyediakan infrastruktur penting untuk operasi aplikasi di AS.

Keterlibatan Oracle bukan hanya soal teknologi. Dengan pengalaman panjang dalam menangani data sensitif untuk berbagai klien pemerintah dan korporasi, Oracle membawa kredibilitas yang dibutuhkan untuk meyakinkan regulator AS bahwa data pengguna TikTok akan aman dari jangkauan pemerintah China.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Meskipun kerangka kerja telah ditetapkan, masih ada pekerjaan signifikan yang tersisa untuk menyelesaikan kesepakatan internasional yang kompleks ini. Keberhasilan kesepakatan tergantung pada kerja sama berkelanjutan antara Washington dan Beijing, serta persetujuan dari dewan ByteDance dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan AS dan China.

Kesepakatan ini juga menghadapi tantangan teknis yang tidak sederhana. Memisahkan operasi TikTok AS dari infrastruktur global sambil mempertahankan kualitas layanan yang sama bukanlah tugas mudah. Para insinyur harus memastikan bahwa platform baru dapat berdiri sendiri tanpa kehilangan fitur-fitur yang membuat TikTok begitu populer.

Implikasi untuk Hubungan AS-China

Kesepakatan TikTok ini menjadi ujian penting bagi hubungan teknologi AS-China di era ketegangan geopolitik yang meningkat. Jika berhasil, ini bisa menjadi model untuk menyelesaikan perselisihan serupa di masa depan tanpa harus memutus hubungan teknologi sepenuhnya antara dua ekonomi terbesar dunia.

Namun, kesepakatan ini juga mengirim sinyal kuat kepada perusahaan teknologi China lainnya yang beroperasi di AS. Mereka mungkin harus bersiap untuk pengawasan yang lebih ketat dan kemungkinan tuntutan divestasi serupa jika dianggap menimbulkan risiko keamanan nasional.

Kesimpulan

Kesepakatan TikTok menandai babak baru dalam lanskap teknologi global, di mana pertimbangan keamanan nasional semakin membentuk struktur kepemilikan dan operasi perusahaan teknologi multinasional. Dengan pemerintah AS yang bersiap menerima pembayaran miliaran dolar dan konsorsium investor Amerika mengambil alih mayoritas operasi, kesepakatan ini menciptakan preseden yang akan dipelajari dan mungkin ditiru di masa depan.

Bagi pengguna Indonesia yang mengikuti perkembangan teknologi global, kesepakatan ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana negara-negara besar mengelola risiko keamanan digital sambil tetap mempertahankan inovasi dan layanan yang disukai konsumen. Meskipun TikTok tetap beroperasi normal di Indonesia, perkembangan di AS ini bisa mempengaruhi kebijakan platform secara global di masa mendatang.